Penegakan Hak-Hak Sipil

Indonesia cenderung dilihat sebagai negara yang menganut sistem demokrasi “tanpa kebebasan sipil,” dua prinsip yang sebenarnya sangat bertentangan satu sama lain. Negara demokrasi yang paripurna harus mampu menjamin kebebasan warga negaranya untuk mendapatkan hak individu maupun kelompok tanpa mengganggu kebebasan orang lain.

Dalam hal ini, Rumah Konstituen mengupayakan lahirnya relawan-relawan demokrasi yang akan diterjunkan ke tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman demokrasi yang matang. Relawan-relawan itu sendiri dilahirkan melalui berbagai bentuk pelatihan dan sekolah demokrasi dengan kurikulum yang terukur.

Dalam hal penegakan hak-hak sipil, Rumah Konstituen ingin berperan aktif untuk melakukan monitoring dan advokasi. Montoring dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak sipil; sementara advokasi diberikan kepada pihak-pihak yang menjadi korban. Rumah Konstituen juga berupaya melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan yang sejauh ini telah diterapkan untuk dijadikan sebagai bahan kajian dengan output rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang dalam penyusunan kebijakan pada masa-masa mendatang.