FGD: Undang-undang Pokok Agraria “Biang Kerok” Konflik Tanah

Kegagalan Reforma Agraria dituding banyak pihak sebagai akibat dari tidak terlaksananya undang-undang pokok agraria (UUPA). Padahal UUPA itu sendiri yang sesungguhnya menjadi “biang kerok” kegagalan Reforma Agraria. 

Hal ini diungkap Dwades Tampubolon, salahsatu narasumber dalam kegiatan focus group discussion (FGD) bertema “Membedah Problematika Undang-Undang Pokok Agraria: Tinjauan Terhadap Konflik Sosial di Sumatera Utara”, yang diselenggarakan oleh Rumah Konstituen bekerjasama dengan Prodi Sosiologi Agama FIS UIN-SU. 

Menurut advokat yang cukup konsen pada permasalahan agraria itu, undang-undang ini sejak awal telah mengalami “cacat”, baik cacat filosofis; cacat yuridis; hingga cacat sosio-politis.
FGD yang digelar di Kembar Cafe kawasan Jalan Sakti Lubis Medan, pada Minggu sore (30/9/2108), juga melibatkan Ketua Prodi Sosiologi Agama UIN SU, Dr. Irwansyah, M.Ag. 

Direktur Eksekutif Rumah Konstituen, Eko Marhaendy, menjelaskan, kegiatan FGD ini diselenggarakan dengan tujuan memantik ide dan gagasan untuk dirumuskan sebagai rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam menyikapi UUPA yang mengalami cacat dalam berbagai aspek sehingga berpotensi melahirkan konflik.

Dalam paparannya, Irwansyah lebih banyak memaparkan kasus-kasus konflik agraria di Sumatera yang banyak diseret-seret ke wilayah teologi/agama.

Sekira 30-an partisipan yang terlibat dalam FGD tersebut, di antaranya: utusan dari mahasiswa dan dosen Sosiologi Agama UIN SU, utusan lembaga swadaya masyarakat, politisi muda, dan masyarakat yang mengalami permasalahan langsung (korban konflik).


Sumber Berita: Utamanews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *