MJC Gelar Dialog Pilkada Tentang Kisruh E-KTP dan Nasib Pemilik Suara, Rumah Konstituen Berikan Pandangan Konflik Regulasi

Medan-Rumah Konstituen | Medan Jurnalis Club (MJC) menggelar Dialog Publik bertajuk “Kisruh Ketiadaan Blanko E-KTP dan Nasib Pemilik Suara” di Medan Club kawasan Jalan Kartini Kota Medan sore tadi (9/11). Kegiatan yang melibatkan nara sumber dari berbagai stakeholder itu dilaksanakan sebagai respon terhadap Surat Edaran KPU Nomor 556/KPU/X/2016 terkait penyusunan DPT berbasis E-KTP (KTP el).

Dalam penelusuran Rumah Konstituen lebih lanjut, surat edaran yang menjadi dasar polemik dalam kegiatan dialog itu sendiri tidak termuat (lagi) pada Portal Publikasi Website KPU. Surat edaran tersebut ditengarai akan berpotensi menghilangkan “hak suara” bagi pemilih yang tidak mengantongi E-KTP.

Belajar dari beberapa daerah yang telah melaksanakan Pilkada lebih dulu, semisal Kabupaten Buleleng, surat edaran tersebut nyatanya menjadi dasar bagi KPU setempat untuk menerbitkan imbauan penghapusan status pemilih dari DPT jika yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan E-KTP atau Surat Keterangan (Suket) Disdukcapil hingga 4 Desember 2016.

Imbauan serupa sebenarnya juga pernah disampaikan Ketua KPU Kota Medan, Herdensi Adnin beberapa pekan lalu. Melansir Analisadaily, Kamis (19/10), Adnin menyebut perekaman E-KTP penting dilakukan karena itu merupakan acuan DPT untuk Pilkada serentak tahun 2018.

Berdasarkan data yang dirilis MJC dalam TOR kegiatan, hanya ada 2 juta orang yang sudah mengantongi blanko E-KTP; 6 juta belum memiliki E-KTP; sedangkan 1,8 juta lainnya sama sekali belum melakukan perekaman data. Informasi ini terkonfirmasi dengan data yang dikemukakan Disdukcapil Sumut sebagai salah satu nara sumber dalam kegiatan itu.

Narasumber yang lainnya, Dr. Bakhrul Chair Amal, M.Si, mengungkapkan inkonsistensi antara Surat Edaran tersebut dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 yang muncul setelahnya. Ia menilai masalah E-KTP yang belum seluruhnya diterima penduduk sehingga harus diatasi dengan Suket Disdukcapil, menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah mengidentifikasi masalah dalam implementasi E-KTP.

Sekretaris KPU Sumatera Utara, Abdul Rajab Pasaribu menyebut permasalahan ini hanya bisa dijawab oleh Pemerintah. Sementara Kabid Pengelolaan Informasi Kependudukan Disdukcapil Kota Medan, Arpian Saragih, justeru menganggap KPU lah yang berkompeten mendefinisikan siapa yang disebut sebagai pemilih karena mereka tidak akan mengeluarkan Suket pada warga yang belum melakukan perekaman data.

Kesan saling “lempar bola” antara KPU dan Disdukcapil ini mengundang kritik Direktur Eksekutif Rumah Konstituen, Eko Marhaendy, yang juga dimintakan pandangan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, konflik regulasi memang sering membingungkan masyarakat.

Tidak terkait langsung dengan tema, Eko mencotonhkan kebijakan E-Tol yang sangat penting di satu sisi, tapi bisa mengancam penyelenggara layanan Tol karena keberadaan undang-undang mata uang yang belum direvisi di sisi lainnya. Berangkat dari sini Eko mengajak masyarakat untuk lebih partisipatif mengawal penyelenggaraan Negara dengan melakukan kritik dan mengajukan solusi. Terkait dengan kisruh E-KTP sebagai basis penetapan DPT, Eko mengimbau agar para pemangku kepentingan bersinergi untuk “menjemput bola.” Menurutnya, KPU dan Disdukcapil tidak boleh saling melempar tanggung jawab yang pada gilirannya akan membingungkan masyarakat [JS].

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *